Kadin NTT Soroti Kesiapan Daerah Menyambut Investasi

SuaraKupang – Potensi ekonomi yang dimiliki Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai perlu dibarengi dengan kesiapan daerah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mampu menarik investasi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT melihat peluang ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan letak geografis dan sumber daya yang dimiliki. Dukungan fasilitas, pelayanan, regulasi, serta kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha juga menjadi bagian penting.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Coffee Morning with Gubernur NTT to Rapimprov VIII Kadin NTT Serentak se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar Kadin NTT di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan berlangsung secara hybrid melalui Zoom dan diikuti jajaran Kadin NTT, termasuk para ketua Kadin kabupaten dan kota se-NTT.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti kegiatan secara virtual dari Jakarta. Melki saat itu tengah menjalankan agenda bersama Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Melki mengatakan perkembangan ekonomi global perlu direspons dengan kemampuan melihat peluang yang dapat dikembangkan di daerah.

“Situasi global ini memberi tantangan, tetapi sekaligus memberikan potensi yang bisa kita optimalkan dengan baik. Kita harus mampu mengambil keuntungan dalam situasi yang ada saat ini,” kata Melki.

Ia menyebut posisi geografis NTT sebagai salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas hubungan ekonomi dengan kawasan sekitar.

NTT memiliki perbatasan darat dengan Timor-Leste serta wilayah laut yang berbatasan dengan Australia. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi.

“Kita di NTT ini punya posisi yang diuntungkan karena kita ada di batas darat dan memiliki potensi untuk mengembangkan free zone yang sudah disampaikan,” ujarnya.

Ketua Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana daerah menyiapkan ekosistem usaha yang mendukung masuknya investasi.

Bobby menyebut pengalaman Kadin NTT saat bertemu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kadin Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu bahan pembelajaran.

Menurutnya, sistem pelayanan dan kewenangan perizinan yang lebih luas dapat mempercepat proses investasi.

“Ketika BP Batam izinnya semua dikasih keluasan di BP Batam, mereka hanya bisa keluarkan dalam beberapa hari, langsung bisa investasi masuk,” ujarnya.

Bobby menilai pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi NTT untuk membangun pelayanan investasi yang lebih efektif.

Selain persoalan perizinan, ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas dan standar internasional agar kebutuhan investor dapat terpenuhi.

“Potensi saja tidak cukup,” kata Bobby. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan bersama untuk memastikan berbagai kebutuhan pendukung investasi tersedia.

Rapimprov VIII juga menjadi momentum bagi Kadin NTT mengevaluasi program yang telah berjalan dan menyusun agenda organisasi ke depan.

Bobby mengatakan Kadin akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar kebutuhan dunia usaha dapat menjadi bagian dari pembahasan dalam pengambilan kebijakan.

Ia juga menyampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin yang disebut telah mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti DPR RI sebagai usulan DPR.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapimprov Kadin NTT Christopher Samara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi Kadin secara nasional.

Menurut Christopher, forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan dalam membicarakan peluang ekonomi serta pengembangan sektor potensial di NTT.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, jajaran pengurus Kadin, asosiasi dunia usaha, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.

Rapimprov VIII dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi NTT, pengurus Kadin NTT, ketua Kadin kabupaten/kota, pimpinan asosiasi dunia usaha, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Melalui forum tersebut, Kadin NTT mendorong agar potensi ekonomi daerah diikuti dengan kesiapan yang konkret, sehingga peluang usaha dan investasi dapat dikembangkan secara lebih optimal.

Sumber : Kadin NTT