Temu Inklusi Nasional 2027, NTT Dorong Pembangunan Ramah Disabilitas dari Desa
Written by Suara Kupang on 10 November 2026
SuaraKupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Temu Inklusi ke-7 yang akan berlangsung pada pekan pertama Agustus 2027 mendatang. Kegiatan berskala nasional tersebut dipusatkan di Desa Oeletsala, Kabupaten Kupang.
Penunjukan NTT sebagai tuan rumah diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai upaya pembangunan yang memberikan ruang dan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas.
Sebagai bagian dari tahapan persiapan, soft launching Temu Inklusi ke-7 akan dilaksanakan pada 12 November 2026 di Kantor Bupati Kupang.
Ketua Temu Inklusi ke-7 NTT, Ninik Heca, menjelaskan bahwa NTT memiliki potensi sosial yang menjadi salah satu alasan penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, meskipun NTT menghadapi tantangan geografis sebagai daerah kepulauan serta berbagai persoalan pembangunan, semangat untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan terus berkembang.
Ninik menegaskan, penyelenggaraan Temu Inklusi harus mengedepankan prinsip kesetaraan dengan menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan maupun kondisi fisik, mental, dan intelektual.
Ia menilai penyandang disabilitas tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat atau pelengkap dalam sebuah kegiatan. Sebaliknya, mereka harus menjadi bagian penting yang turut menentukan kebijakan dan proses pembangunan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah penyediaan fasilitas publik yang benar-benar aksesibel, terutama bagi pengguna kursi roda.
Ninik mencontohkan, fasilitas toilet ramah disabilitas tidak cukup hanya dilengkapi tempat duduk khusus. Ruangan juga harus memiliki ukuran yang memadai sehingga pengguna kursi roda dapat masuk, bergerak, berputar, hingga keluar tanpa mengalami kesulitan.
Menurutnya, konsep aksesibilitas harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata penyandang disabilitas, bukan sebatas memenuhi persyaratan administratif.
Pemilihan Desa Oeletsala sebagai lokasi kegiatan juga memiliki tujuan tersendiri. Desa ini diharapkan dapat menjadi contoh awal bagaimana pembangunan inklusif dapat diterapkan mulai dari lingkungan masyarakat paling kecil.
Sejumlah upaya penyediaan fasilitas ramah disabilitas mulai dirintis di desa tersebut, di antaranya pembangunan jalur landai serta toilet yang memperhatikan kebutuhan pengguna kursi roda.
Selain mengikuti agenda nasional, peserta Temu Inklusi nantinya juga direncanakan mengikuti program tinggal bersama masyarakat atau live-in di rumah-rumah warga.
Melalui kegiatan ini, masyarakat akan memiliki kesempatan berinteraksi secara langsung dengan peserta difabel. Dengan demikian, pemahaman mengenai pentingnya lingkungan inklusif dapat tumbuh melalui pengalaman dan kehidupan sehari-hari.
Ninik menjelaskan, menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Penyesuaian sederhana terhadap fasilitas yang sudah tersedia serta pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif.
Di sisi lain, perkembangan partisipasi penyandang disabilitas dalam kebijakan pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal positif yang ingin diperkenalkan melalui kegiatan tersebut.
Salah satu contohnya adalah keterlibatan perwakilan organisasi penyandang disabilitas dalam Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi NTT.
Keterlibatan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata meaningful participation atau partisipasi bermakna, di mana penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan, bukan hanya menjadi pihak yang menerima manfaat.
Sumber : Garamin NTT
