Dari Timur untuk Indonesia Inklusif, Kabupaten Kupang Mulai Persiapan Temu Inklusi 2027

SuaraKupang – Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan pertama Agustus 2027 di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu.

Persiapan tersebut ditandai dengan peluncuran awal (soft launching) Temu Inklusi Nasional ke-7 oleh Bupati Kupang Yosef Lede bersama Wakil Bupati Kupang Ourum Obe Titu Eki melalui pemukulan gong di Kantor Bupati Kupang.

Mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan Komunitas, Memperluas Dampak”, kegiatan berskala nasional ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat gerakan inklusi, memperluas kolaborasi, serta mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Temu Inklusi Nasional ke-7 diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bersama GARAMIN NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, dengan dukungan Program INKLUSI dan CBM Global.

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah siap memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas, ruang, serta intervensi anggaran agar penyelenggaraan Temu Inklusi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Desa Oeletsala.

“Kami siap mendukung melalui ruang dan intervensi anggaran dalam penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7. Kami akan melakukan pengawalan dan konsolidasi yang solid. Mari kita jadikan soft launching ini sebagai tonggak untuk keberhasilan Temu Inklusi,” kata Yosef.

Direktur SIGAB Indonesia, Muhammad Syamsudin, menjelaskan bahwa Temu Inklusi bukan sekadar forum seminar maupun kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun kesadaran, memperkuat solidaritas, berbagi pengetahuan, serta mendorong perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih inklusif.

Ia mengatakan, pemilihan desa sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan salah satu ciri khas Temu Inklusi. Sebab, desa merupakan tempat sebagian besar penyandang disabilitas menjalani kehidupan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Karena itu, penyelenggaraan di Desa Oeletsala diharapkan membuka ruang perjumpaan antara peserta dari berbagai daerah dengan masyarakat setempat untuk saling belajar dan membangun pemahaman mengenai pentingnya inklusi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, berharap Temu Inklusi di NTT dapat memperkaya perspektif pembangunan nasional dengan melibatkan pengalaman dan kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas.

Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan sekaligus pemegang hak, bukan hanya sebagai penerima manfaat program pemerintah.

Penguatan regulasi, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Induk Penyandang Disabilitas, juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Di sisi lain, Kate Shanahan dari Program INKLUSI Kemitraan Indonesia–Australia menilai NTT memiliki pengalaman dan praktik baik yang dapat dibagikan kepada daerah lain dalam membangun masyarakat inklusif.

Menurutnya, Temu Inklusi menjadi kesempatan penting untuk mempertemukan berbagai pihak, membangun jejaring, serta memperkuat kolaborasi dalam mendorong perubahan sosial.

Peluncuran awal yang berlangsung pada 2026 ini juga bertepatan dengan satu dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan pemenuhan hak difabel sekaligus memperkuat agenda perjuangan ke depan.

Selain peluncuran, kegiatan ini turut diisi diskusi mengenai kebijakan inklusi, termasuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan inklusif di NTT.

Melalui Temu Inklusi Nasional ke-7, Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya pertemuan nasional, tetapi juga menjadi ruang pembuktian bahwa pembangunan yang inklusif dapat dimulai dari komunitas dan desa.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi serta memperluas praktik baik dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Inklusif 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Sumber : garamin NTT