Mensos: Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat diwarnai KKN

Suara Kupang – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mewanti-wanti agar tidak ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini diwarnai KKN,” kata Mensos di Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Pria yang karib disapa Gus Ipul itu juga mengingatkan para panitia atau penyelenggara tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam bentuk apa pun. Sebab, gagasan Sekolah Rakyat lahir dari pemikiran untuk memutus rantai kemiskinan di Tanah Air.

Atas dasar itu juga, Mensos menekankan kepada kepala daerah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat agar tidak ada praktik KKN, atau bentuk kecurangan apa pun dalam pelaksanaannya.

Kemudian, Gus Ipul menegaskan bahwa penerimaan calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masuk Desil 1. Sehingga, siswa dari daerah berbeda tidak dibenarkan masuk ke daerah lain untuk mendaftar.

“Misal, Sekolah Rakyatnya di Kota Padang, maka siswa dari kabupaten atau kota lain tidak boleh mendaftar di Kota Padang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, 53 sekolah rakyat akan segera diresmikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Dia pun berharap adanya sekolah rakyat bisa memutus rantai kemiskinan.

Kepala Negara menegaskan bahwa rantai kemiskinan harus diputus sehingga keberadaan sekolah rakyat menjadi penting. Bahkan, pemerintah menargetkan 200 sekolah rakyat dibangun setiap tahunnya.

“Jadi kita dengan ini, kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Maret 2025.

“Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana. Dia katakanlah tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan,” ujarnya lagi.

Dalam pengarahannya, Prabowo juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat khusus diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karenanya, sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA itu akan dibangun di daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan.

“Kita harap tiap tahun 200 (sekolah rakyat) sehingga dalam lima tahun, kita minimal akan punya satu sekolah berasrama di tiap kabupaten dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan,” kata Prabowo.

Kemudian, Mantan Menteri Pertahanan ini menyebutkan bahwa satu sekolah rakyat ini diharapkan bisa menampung sekitar 1.000 siswa setiap tahunnya.

Sementara itu, terkait anggaran, pemerintah disebut akan mengeluarkan dana senilai Rp 100 miliar untuk operasional Sekolah Rakyat.

Namun, anggaran itu sejatinya bervariasi tergantung dengan kebutuhan Sekolah Rakyat di masing-masing daerah.

“Anggaran (Sekolah Rakyat) tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 10 Maret 2025.

Sumber : https://nasional.kompas.com/