Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat 2025 Dimulai: Harapan Baru Pendidikan Gratis Bagi Anak dari Keluarga Miskin

Suara Kupang – Pemerintah akan mengoperasikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini mulai melakukan rekrutmen guru pada 1 April 2025 sebagai langkah awal persiapan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa pihaknya mencari guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

Seleksi akan dilakukan terhadap calon guru yang telah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan prioritas bagi mereka yang masih berstatus prajabatan atau belum memiliki penempatan di sekolah mana pun.

Meskipun calon guru telah lulus PPG, Nuh menegaskan bahwa tetap akan ada proses tes tambahan.

“Kami ingin tahu apakah para guru ini memiliki empati sosial, tidak hanya sekadar kompetensi akademik yang baik,” ujarnya.

setelah menghadiri Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

Nuh juga menekankan bahwa pihaknya akan mencari guru yang transformatif agar mampu menumbuhkan kepercayaan diri murid-murid Sekolah Rakyat, yang mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem.

Untuk itu, Tim Formatur bersama Satgas Sekolah Rakyat telah memetakan sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan domisili mereka dengan lokasi Sekolah Rakyat.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas guru dan menghindari kebutuhan akan tempat tinggal sementara atau perjalanan yang terlalu jauh ke sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah membuka dua opsi dalam rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa perencanaan rekrutmen guru dan kurikulum Sekolah Rakyat telah mencapai tahap finalisasi, dengan pematangan yang dipimpin oleh Satgas yang diketuai oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Pemerintah memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat tidak akan mengalami kesenjangan dibandingkan dengan sekolah lain, mengingat pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian terkait.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik,” tambahnya.

Pemerintah telah menyiapkan 53 unit Sekolah Rakyat yang akan dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru 2025/2026.

“Usulan dari provinsi, kabupaten, dan kota terus bertambah, jumlahnya sudah lebih dari 200, baik berupa bangunan eksisting maupun lahan kosong,” ujar Gus Ipul.

Dari total usulan tersebut, 53 unit sekolah telah siap digunakan, sebagian besar berasal dari aset Kementerian Sosial.

Sementara itu, terdapat 82 lokasi tambahan yang sedang dalam tahap asesmen awal. “Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan dengan sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa rekrutmen guru telah difinalkan bersama Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara kurikulum Sekolah Rakyat telah dirancang dengan matang oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti).

Mengenai sumber pendanaan, Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembangunan sarana dan prasarana akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bukan Kementerian Sosial,” ujarnya.

Pada tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang telah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan.

Namun, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai dengan prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program inisiatif Presiden Prabowo Subianto dengan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama.

Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Pada tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang SMA, namun Presiden Prabowo menargetkan agar cakupannya diperluas hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di masa depan.

Sumber : https://www.batastimor.com/