Suara Kupang – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi pertama yang dijadikan proyek percontohan untuk program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan.
Langkah besar ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua TP PKK Provinsi NTT, serta Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Sabtu (8/3/2025). Pertemuan tersebut membahas finalisasi Grand Design Kolaborasi dan Rencana Aksi yang akan menjadi cetak biru dalam mengatasi dua permasalahan krusial ini.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa program ini harus berdampak nyata dan terukur dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah gerakan besar yang harus dikerjakan bersama. NTT harus menjadi contoh bagaimana strategi kolaboratif bisa mengubah wajah Indonesia dari segi kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya,” ujar Gubernur Melki dengan optimisme.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, serta berbagai universitas dan lembaga penelitian, seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang, guna menghadirkan inovasi berbasis riset dalam menangani stunting dan kemiskinan.
Grand Design yang telah difinalisasi akan segera diterapkan di NTT dengan berbagai strategi, antara lain intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil dan anak balita, penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, pendidikan dan pendampingan keluarga, serta sinergi dengan dunia usaha agar lebih banyak program CSR difokuskan untuk mendukung pengentasan stunting dan kemiskinan.
Gubernur Melki menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi model nasional. Jika terbukti efektif di NTT, pola yang sama akan diterapkan di provinsi lain dengan kondisi serupa. “NTT bukan hanya jadi proyek percontohan, tapi juga bukti bahwa jika kita bekerja bersama, perubahan besar bisa terjadi. Stunting dan kemiskinan bukan takdir, melainkan tantangan yang bisa kita atasi,” tutup Gubernur Melki.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48 persen atau sekitar 1.127.570 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting pada balita di NTT sebesar 37,9 persen, menempatkannya sebagai provinsi kedua dengan prevalensi stunting tertinggi setelah Papua Pegunungan.
Sumber : https://www.rri.co.id/
