Suara Kupang – Lebanon menjadi sorotan usai Israel meluncurkan ribuan serangan dalam 48 jam terakhir.
Israel intensif menyerang Lebanon selatan, markas milisi Hizbullah, hingga 1600 serangan Udara.
Hizbullah tak tinggal diam. Mereka membalas dengan meluncurkan roket ke Israel utara.
Serangan rudal Israel hanya dihalau atau dibalas oleh Hizbullah. Mengapa pemerintahan sementara Lebanon tak membantu milisi ini?
Jawaban pertanyaan itu tak lepas dari situasi politik di Lebanon.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan internal Lebanon terpecah dan negara mengandalkan Hizbullah.
“Perlawanan terhadap Israel nyaris tidak dilakukan oleh negara Lebanon tapi diwakili faksi perlawanan Hizbullah,” kata Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).
Yon mengatakan di internal Lebanon ada kelompok atau faksi yang mendukung Hizbullah, ada pula yang menentang.
Di Lebanon terdapat sejumlah faksi seperti Hizbullah, kelompok berhaluan Sunni, hingga kelompok agama Kristen.
Jika menyangkut konfrontasi dengan Israel, kelompok Sunni, kata Yon, tentu mendukung Hizbullah. Senada dengan itu, politik di Lebanon berjalan berdasarkan struktur pembagian sektarian yang dibentuk usai merdeka dari Prancis pada 1943.
Konstitusi di Lebanon menjamin 18 sekte agama di negara itu menjadi wakil di pemerintahan, militer, dan pegawai negeri.
Tiga posisi kunci pemerintahan yakni presiden, perdana menteri, dan ketua DPR harus dibagi antara penganut Kristen Maronit, penganut Muslim Sunni, dan penganut Muslim Syiah.
Dalam analisis yang dirilis Chatham House berjudul: politik dan politisi Lebanon tertera bahwa sistem semacam itu disepakati sebagai pembagian kekuasaan antara para elite.
“Bukan sebagai struktur yang bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang baik bagi suatu negara,” demikian tulisan itu.
Di dalam pemerintahan Lebanon, Hizbullah juga berfungsi sebagai partai politik. Namun di luar, mereka merekrut anggota dan mempertahankan paramiliter, demikian dikutip CBS News.
Artinya, Hizbullah berperan secara hibrid atau bisa disebut sebagai aktor campuran.
Hizbullah bahkan dilaporkan memiliki 100.000 anggota. Sejumlah pihak juga menduga kelompok ini punya perlengkapan militer dan kekuatan tempur yang lebih baik dari negara Lebanon.
Pengamat dari SOAS University of London Lina Khatib mengatakan sebagai aktor campuran, Hizbullah menjadi organisasi politik paling berpengaruh di Lebanon.
“Hizbullah punya legitimasi di dalam Lebanon, mereka juga mampu beroperasi tanpa akuntabilitas dan dituntut dari lembaga negara dan tanpa tanggung jawab penuh kepada rakyat Lebanon,” kata Khatib dalam analisis yang dirilis Chatham House.
Sederhananya, Hizbullah juga merupakan otoritas de facto di Lebanon tanpa harus memenuhi kebutuhan warga negara secara umum.
Hizbullah juga memegang begitu banyak kekuasaan di Lebanon sehingga pemerintah negara itu kemungkinan tak memiliki ruang lingkup untuk memutuskan apakah akan berperang dengan Israel atau tidak.
“Keputusan berperang atau tidak dengan Israel pada akhirnya berada di tangan para pemimpin Hizbullah dan sponsor mereka di Iran,” demikian kata Khatib.
Keengganan Lebanon untuk berperang dengan Israel juga sempat disinggung ketua DPR Nabih Berri pada Agustus lalu.
“Lebanon tak menginginkan perang tapi di saat yang sama siap untuk mempertahankan diri,” ujar Berri.
Namun, dia tak menerangkan lebih rinci pertahanan diri apa yang dimaksud.
Di sisi lain, Lebanon juga berada dalam krisis. Pemerintah pontang-panting menangani masalah-masalah di negara tersebut.
Saat ini, pemerintah, kata Menteri Kesehatan Lebanon Firras Abiad, fokus menyelamatkan warga dari serangan Israel yang membabi buta.
Jika negara, dalam hal ini Angkatan bersenjata mereka terlibat, maka akan memicu konflik meluas dan menjadi perang kawasan.
Fokus negara juga terpecah lantaran harus melawan Israel dan mengurus para korban serangan. Dengan demikian, mereka mengandalkan Hizbullah.
Source : https://www.cnnindonesia.com/
