Suara Kupang – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT Ambrosius Kodo mempertanyakan dampak pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bagi kualitas pendidikan.
Menurut dia, dana BOS yang digelontorkan pemerintah perlu dikawal. Dikbud NTT mengurus sekolah menengah atas dan sejenisnya. Begitu juga di level kabupaten/kota untuk pendidikan dasarnya.
“Kita mesti menemukan mekanisme bagaimana cara memastikan BOS itu digunakan benar-benar untuk menyelesaikan persoalan sekolah,” kata Ambrosius Kodo saat membuka rapat koordinasi konsorsium pendidikan daerah yang diselenggarakan Balai Guru Penggerak NTT, Minggu 22 September 2024 di Hotel Aston Kupang.
Lewat rapat koordinasi itu, mantan Kepala BPBD NTT itu bahkan meminta ada kesepakatan bersama untuk satu model asistensi. Langkah itu dibuat agar bantuan operasional sekolah itu bisa terserap pada porsi yang ditentukan.
“Kita mesti sepakat minimal ada satu model asistensi di dinas pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota. Agar dana BOS itu termanfaatkan sesuai dengan peruntukan. Mari kita bandingkan dengan kondisi terkini sekolah-sekolah itu,” katanya.
Ambrosius menegaskan, besaran anggaran yang disalurkan harus sejalan dengan perkembangan pendidikan ditiap sekolah. Dikbud NTT, kata dia, setidaknya ada Rp 500 miliar dana BOS. Jumlah itu belum termasuk untuk Dikbud di tingkat kabupaten/kota.
“Kita akan capai pada angka yang fantastis. Tapi ketika kita bandingkan dengan kualitas pendidikan kita, apakah fantastis, wow atau tertunduk lesuh,” kata dia.
Sisi lain, Ambrosius juga menyoroti mengenai kemampuan literasi peserta didik yang masih dibawa harapan. Untuk itu, rapat koordinasi itu bisa ikut membahas masalah yang ada. Dia minta ada kerja kolaborasi.
Dia tidak ingin pembahasan mengenai pendidikan NTT hanya dilihat pada ujung dari segala rangkaian. Namun, perlu menelisik pada bagian awal. Begitu juga kontribusi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebab, perhitungannya mengacu pada hal umum.
Meski begitu, Ambrosius mengaku ada banyak mitra yang ada di NTT. Potensi itu yang selama ini dimanfaatkan NTT untuk membangun berbagai sektor, termasuk pendidikan.
“Untuk mencapai NTT cerdas dan berbudaya, caranya cuma satu. Sekolah berkualitas,” kata dia.
Pada bagian lainnya, Ambrosius juga menyampaikan asesmen yang dilakukan kementrian sebagai pengganti ujian nasional. Hasil asesmen 2023, sebanyak 24 persen dari 11.207 satuan pendidikan, belum mengakses rapor pendidikan.
Padahal repor pendidikan sangat penting untuk melihat kondisi sekolah itu. Berkaca dari rapor maka ada langkah yang buat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Salah satu dukungan perbaikan adalah lewat dana BOS.
“Kalau dia belum akses, dana BOS dia pake tidak untuk menyelesaikan masalah di sekolah itu. Ini potret kita,” kata dia. (fan)
Source : https://kupang.tribunnews.com
