Menteri Trenggono Tantang Universitas Bikin Riset Laut Atasi Masalah Pangan

Suara Kupang – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sumber daya di laut bisa menjadi penopang ketahanan pangan dunia. Untuk itu, dia menantang universitas untuk membuat riset guna membuktikan hal tersebut.

Dia mengatakan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat.

“Silahkan diriset, laut dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan pangan yang dunia sedang hadapi saat ini,” kata Trenggono, dalam keterangannya, Kamis (28/8/2024).

Guna mengoptimalkan potensi serta menghadapi tantangan yang ada, Menteri Trenggono menyatakan semua harus mulai menyadari pentingnya menempatkan ekologi sebagai panglima.

Pentingnya ekologi sebagai panglima telah menjadi perhatian KKP yang diimplementasikan melalui lima kebijakan Ekonomi Biru. Mulai dari memperluas kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; Pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL).

Menteri Trenggono bilang mahasiswa, akademisi, dan perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru di sektor kelautan dan perikanan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saya merekomendasikan agar kurikulum pendidikan di Universitas Hasanuddin memiliki fokus khusus terhadap ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi yang mendukung kebijakan Ekonomi Biru, karena inilah sesungguhnya masa depan bangsa Indonesia,” bebernya.

Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa mendukung program ekonomi biru. Pihaknya bersedia untuk bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung kebijakan tersebut.

“Kebijakan ekonomi biru yang berbasis ilmu pengetahuan, sains seperti penangkapan ikan terukur harus dilakukan, ukuran sangat penting,” ungkapnya.

Dalam kuliah umum itu juga dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendataan, Kajian dan Publikasi.

Seperti diketahui, Pembangunan ekonomi biru masih menjadi fokus yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia pada sektor kemaritiman dan kelautan. Prinsip ekonomi biru dijalankan, karena fokusnya ingin mempertahankan kelestarian alam, namun tidak mengurangi pengembangan ekonomi.

Source : https://www.liputan6.com