Pakar Keamanan Siber : Guru Hati-hati Unggah Video Siswa di Medsos

Suara Kupang – Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha meminta setiap guru untuk bersikap lebih waspada dalam mengunggah video yang menyertakan wajah siswa tanpa pemburaman atau blur di media sosial.

Doktor Ilmu Komputer lulusan Universitas Indonesia ini menuturkan kehadiran media sosial dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk mempromosikan berbagai hal, salah satunya sekolah yang ingin memperkenalkan kegiatan belajar mengajar, sekaligus sebagai wadah informasi bagi orang tua murid.

Sayangnya, pihak sekolah maupun guru yang terlibat tidak jarang menampilkan wajah anak-anak secara jelas tanpa adanya pemburaman ataupun persetujuan orang tua murid terlebih dahulu.

Mantan Direktur Pam Sinyal BSSN tersebut menilai kejadian itu disebabkan oleh kurangnya literasi digital karena masyarakat tidak membaca syarat dan ketentuan yang ada di masing-masing platform media sosial.

Akibatnya, pihak sekolah tidak mengetahui adanya batasan-batasan pengambilan video yang diperbolehkan untuk diunggah ataupun konsekuensi hukum terhadap video yang diambil di media sosial.

Ia juga mengakui jika masalah pemburaman wajah siswa dalam video masih menjadi perdebatan karena adanya kekhawatiran tujuan pembuatan video. Contohnya seperti ingin memperkenalkan bakat anak maupun sekolah tidak tercapai.

Hanya saja, jika tidak ada sensor pada wajah anak-anak di dalam isi video dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang ingin melakukan tindak kejahatan, seperti penculikan sampai kejahatan seksual. 

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSEReC) itu menilai pihak sekolah perlu memiliki izin dari orang tua murid dari siswa yang tampil dalam video untuk mengunggah di akun salah satu guru maupun sekolah.

Kalaupun nantinya ada temuan bahwa video terkait mengandung muatan yang tidak pantas dan dilarang sebagaimana yang dicantumkan Undang-Undang, Pratama meminta Kominfo bersama Kemendikbudristek untuk berkoordinasi memberikan sanksi pada pelaku dan teguran bagi pihak sekolah.

Source: Tempo