Dari jumlah itu, 12.175 diantaranya adalah pengaduan, 36 pengaduan terindikasi pelanggaran dan dan 1.187 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 12 ribu pengaduan yang masuk ke OJK ini terbagi dari berbagai bidang mulai dari sektor perbankan, pembiayaan hingga pasar modal.

Menurut wanita yang akrab disapa Kiki tersebut, pengaduan yang masuk ke OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) akan diselesaikan baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong pelanggaran.

Selain penyelesaian pengaduan yang masuk, OJK juga berupaya untuk memberantas pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Untuk hal ini, OJK bekerja sama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Waspada Investasi/SWI).

Dari kerja sama ini, maka OJK dan SWI telah berhasil memberantas lebih dari 6.000 perusahaan keuangan ilegal hingga 31 Juli 2023.

“Sejak 2017 sampai dengan 31 Juli 2023, SWI telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sejak 2014 sampai dengan 28 Juli 2023, penyidik OJK telah menyelesaikan total 108 perkara yang terdiri dari 83 perkara perbankan, lima perkara pasar modal dan 20 perkara IKNB.

Selanjutnya jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 89 perkara, diantaranya 71 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap , dua perkara masih dalam proses banding, dan 16 perkara masih dalam tahap kasasi.

Source: cnnindonesia

The post OJK Terima 12.175 Pengaduan Hingga Juli 2023, Terbanyak soal Perbankan first appeared on Suara Kupang FM.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mereka wajib memilikinya. Sejalan dengan aturan tersebut, OJK pun melakukan enforcement di awal tahun ini agar perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris segera memenuhinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pada awal tahun pihaknya mengultimatum 50 perusahaan asuransi menunjuk aktuaris paling lambat 30 Juni 2023. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan baru 20 perusahaan yang memenuhi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada 30 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mereka wajib memilikinya. Sejalan dengan aturan tersebut, OJK pun melakukan enforcement di awal tahun ini agar perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris segera memenuhinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pada awal tahun pihaknya mengultimatum 50 perusahaan asuransi menunjuk aktuaris paling lambat 30 Juni 2023. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan baru 20 perusahaan yang memenuhi.

Ia pun mengingatkan perusahaan asuransi yang belum memenuhi syarat aktuaris itu untuk segera memenuhinya. Ogi pun memberi batas waktu hingga akhir tahun ini.

Jika tidak, OJK akan memberikan sanksi ke perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun sanksi yang dimaksud mulai dari peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

Source : cnnindonesia

The post OJK Ancam 30 Perusahaan Asuransi Karena Belum Punya Aktuaris first appeared on Suara Kupang FM.

Selengkapnya

The post OJK Minta Bank Tak Jual Kredit UMKM Buat Penuhi Target BI first appeared on Suara Kupang FM.