“Progres pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan 22 November 2023, dari 72 juta wajib pajak yang ada di dalam sistem kami, 59,3 juta atau 82,4 persen sudah dapat terpadankan,” kata Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Jumat (24/11).

Suryo mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengintegrasikan NIK dan NPWP. Selain itu, ada juga bantuan dari perusahaan pemberi kerja untuk memadamkan identitas para pegawainya.

DJP Kemenkeu turut membuka layanan online pemadanan bagi para wajib pajak di manapun berada. Ada juga virtual desk yang merupakan layanan asistensi jika WP mengalami kesulitan dalam proses integrasi ini.

Suryo menekankan pihaknya terus berkoordinasi dengan para stakeholder untuk merampungkan sistem canggih perpajakan alias coretax. Tujuannya agar saat nanti beroperasi di 2024 tidak terdampak gangguan atau hambatan.

Source: CNNIndonesia

The post Per November 2023, 59,3 Juta NIK Bisa Dipakai Jadi NPWP first appeared on Suara Kupang FM.

DJP, sambung Dwi, terus berupaya agar pemadanan NIK dan NPWP selesai hingga akhir tahun. Karenanya, pihaknya berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk wajib pajak. Kendati demikian, ada beberapa NPWP yang memang tidak bisa dipadankan dari sisi DJP karena ada kesalahan pada data NIK.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengungkapkan untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan baru (core tax administration system) pada 2024 mendatang, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting.

Selain dengan Direktorat Dukcapil, pihaknya juga bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP terhadap subjek pajak yang sama.

Mengingat saat ini sudah menggunakan sistem digital, wajib pajak bisa melakukan pengkinian data secara mandiri di website resmi pajak.go.id jika NIK nya belum bisa dijadikan sebagai NPWP. Bahkan, hal ini akan lebih memudahkan DJP dan juga menghindari kesalahan data.

Suryo juga berharap wajib pajak bisa melengkapi alamat rumah, email, nomor handphone serta nomor Whatsapp pribadi masing-masing dalam melakukan pengisian data untuk pemadanan NIK sebagai NPWP tersebut. Hal ini sekaligus melengkapi data wajib pajak di sistem DJP.

Menurut Suryo, pengintegrasian NIK sebagai NPWP, membuat pihaknya memiliki data dan informasi yang lebih valid mengenai wajib pajak Indonesia. Selain itu, kebijakan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Source : CNN Indonesia

The post 59,08 Juta NIK Bisa Dipakai Jadi NPWP per Oktober first appeared on Suara Kupang FM.