Ombudsman dan BMPS Beri Warning terkait PPDB 2023

Suara Kupang – Badan Musyawarah Perguruan Swasta Nusa Tenggara Timur (BMPS NTT) kembali melakukan koordinasi dengan Ombudsman NTT terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Tahun 2023 ini.

Salah satu yang diharapkan yakni tercapainya keadilan dalam pembagian rombongan belajar di sekolah-sekolah untuk bisa memberikan kesempatan sekolah swasta tetap eksis memberikan layanan pendidikan.

Pertemuan BMPS dengan Ombudsman dilaksanakan di Kantor Ombudsman NTT, Jumat (16/6/2023). Hadir Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo beserta pengurus BMPS tingkat provinsi serta Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton.

Usai pertemuan tersebut, Kepala Ombudsman Darius Beda Daton menyampaikan Ombudsman sudah memberikan penegasan kepada Dinas Pendidikan NTT dalam hal pelaksanaan PPDB di SMA/SMK pada Tahun 2023 yang berjalan sesuai juknis.

Selain itu, dari pertemuan tersebut, Darius menyebutkan, Ombudsman siap bersama-sama BMPS melakukan pengawasan PPDB di SMA/SMK di Kota Kupang. “Kita dengan BMPS sepakat untuk mengawal PPDB Tingkat SMA/SMK tahun 2023 mulai dari pendaftaran, pengumuman, hingga sesudah MOS, dengan harapan semua sekolah mematuhi juknis yang ditetapkan,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengapresiasi pihak-pihak yang turut serta mengawal juknis yang ditetapkan dalam PPDB tingkat SMA dan SMK sehingga proses PPDB berjalan adil bagi sekolah swasta.

Winston juga menyampaikan, BMPS telah berkoordinasi dengan DPRD NTT terkhusus kepada Wakil Ketua Komisi V, Mohammad Ansor. Tujuannya adalah lembaga DPRD turut terlibat penuh dalam pelaksanaan PPDB yang mengedepankan pembagian rombongan belajar bisa sesuai juknis yang ada.

Setelah pertemuan tersebut, salah satu kesepakatan yaitu BMPS dan Ombudsman akan melakukan peninjauan langsung PPDB di semua SMA/SMK yang ada di Kota Kupang untuk memastikan semua proses penyelenggaraan PPDB tahun 2023 dijalankan sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan.

Source : rakyatntt