Suara Kupang – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan.
Ia mengatakan kenaikan gaji PNS sebaiknya berkisar 5 hingga 8 persen.
“Artinya ini untuk mengkompensasi PNS agar tidak tergerus daya belinya oleh inflasi, khususnya inflasi pangan yang tahun depan diperkirakan masih akan tinggi,” katanya di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).
Bhima menilai kenaikan gaji PNS sebesar 5 hingga 8 persen sudah cukup untuk menjaga daya beli PNS di tengah inflasi pangan yang diprediksi mencapai 7 hingga 8 persen. Jika kenaikan gaji PNS di atas 8 persen, dikhawatirkan akan menggerus ruang fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apalagi belanja pegawai di APBN, sambung Bhima, merupakan salah satu beban yang cukup besar. Belum lagi tahun depan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp71 triliun.
Di sisi lain, Bhima menilai kenaikan gaji PNS bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya upah buruh sejak adanya Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) hanya naik sekitar 1,4 persen.
“Jangan sampai menimbulkan gap antara pekerja swasta yang kenaikannya dibatasi oleh formulasi UU Ciptaker sementara gaji PNS kenaikannya lebih tinggi dari 8 persen. Jadi memang harus ada skala prioritas untuk kebatasan,” katanya.
Kenaikan gaji abdi negara ini bukan lah yang pertama selama masa kepemimpinan Jokowi yang berlangsung hampir 10 tahun.
Kenaikan gaji PNS di masa Jokowi pertama kali terjadi pada 2015 sebesar 6 persen. Kemudian pada 2019 sebesar 5 persen.
Jokowi kembali mengerek gaji PNS lima tahun kemudian atau 2024. Tahun ini, ia menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen.
Source : https://www.cnnindonesia.com