TAPUTAR NTT
Page: 159
SKFM News — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli petani, buruh bangunan, dan asisten rumah tangga turun selama Mei 2021. Kondisi ini tercermin dari penurunan upah riil buruh/pekerja yang menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterimanya. Selengkapnya
SKFM News — Mengutip data Kementerian Kesehatan yang diolah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per Senin (14/6), Jawa Barat berada di posisi pertama sebagai penyumbang kasus aktif terbanyak, mencapai 22.034 orang. Secara kumulatif Jabar mencatat 330.472 kasus positif. Selengkapnya
SKFM News — Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH, MHum menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Polda beserta Polres jajaran senantiasa merazia preman. Selengkapnya
SKFM News — Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa layanan sosial, seperti jasa layanan panti asuhan dan panti jompo. Begitu juga dengan jasa layanan pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, rehabilitasi, rumah duka atau jasa pemakaman, hingga krematorium. Selengkapnya
SKFM News — Air Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimtu, Ende, Nusa Tenggara Timur yang biasanya berubah-ubah warna, saat ini memperlihatkan fenomena baru yakni menyusut antara 1-2 meter. Selengkapnya
SKFM News — Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong meninggal dunia dalam penerbangan Lion Air JT-740 rute Denpasar-Makassar, Rabu (9/6). Ia dinyatakan terkena serangan jantung saat berada di dalam pesawat. Selengkapnya
SKFM News — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dunia menghadapi ancaman yang serupa dengan pandemi covid-19 dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, yakni dari perubahan iklim (climate change). Selengkapnya
SKFM News — Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah, menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akan mengancam pemulihan pendidikan yang terdampak pandemi covid-19. Selengkapnya
SKFM News — Pemerintah berencana akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Selengkapnya
SKFM News — Pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN. Selengkapnya
