Suara Kupang – Seorang anggota TNI AD berinisial AP (24) menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada Rabu 11 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 Wita.

Peristiwa itu terjadi di RT 53, RW 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Aldinan R.J.H. Manurung melalui Kasihumas, Ipda Florensin Ibrahim Lapuisaly yang dikonfirmasi menerangkan bahwa sejauh ini pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi dan mengantongi identitas terduga dua orang pelaku.

“Kami sudah periksa tiga orang saksi,” ungkapnya, Jumat 13 Desember 2024.

Kata Ipda Florensi, menurut keterangan saksi berinisial F (20) yang merupakan pacar korban insiden bermula ketika korban dan 10 orang teman F berkumpul didepan kamar kosan saksi.

Sekitar pukul 20.00 Wita, beberapa teman F memanggang ikan sambil  mengkonsumsi minuman keras.

Lanjut keterangan F, saat waktu menunjukan pukul 23.00 Wita, korban meminta teman-teman F untuk membubarkan diri agar tidak mengganggu penghuni kos lainnya.

Dua orang diantara mereka, pelaku berinisial A dan L beserta rekan lainnya berpamitan untuk pulang.

Namun, ketika korban mengikuti terduga para pelaku hingga kedepan kos, terjadi keributan karena terduga pelaku merasa tidak terima dengan teguran korban.

Keributan tersebut berujung pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan kosong, batu dan sebuah gunting.

Akibat insiden itu, korban mengalami luka tusuk di punggung dan luka di hidung.

Pasca kejadian itu, korban dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapat perawatan intensif.

“Kedua pelaku masih dalam pengejaran, tapi kami sudah kantongi identitas mereka, sehingga kami harap untuk mereka menyerahkan diri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Seorang anggota TNI AD berinisial AP (24) menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada Rabu 11 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 Wita.

Peristiwa itu terjadi di RT 53, RW 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di punggung, luka pada hidung, dan sedang rawat di RS Bhayangkara Kupang.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Aldinan R.J.H. Manurung melalui Kasihumas, Ipda Florensi Ibrahim Lapuisaly yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Benar, korban adalah seorang anggota TNI, saat ini kami sudah memeriksa beberapa orang saksi, dan kedua pelaku utama masih dalam pencarian,” ungkapnya pada, Jumat 13 Desember 2024.

Ia berharap kedua pelaku yang melarikan diri untuk secepatnya menyerahkan diri.

Source : https://kupang.tribunnews.com

The post Polisi Ungkap Kronologi Anggota TNI di Kupang Dikeroyok Hingga Luka Tusuk di Punggung first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Kapolres Manggarai Timur, AKBP Suryanto, S.ST., M.Mar.E., M.M., M.Tr.Opsla menerangkan kronologi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MS (38) terhadap suaminya Yohanes Burfolmon Alias Jon (47)  hingga meninggal dunia, Kamis 12 Desember 2024 malam.

Kapolres Suryanto kepada POS-KUPANG.COM, Jumat 13 Desember 2024 menerangkan, kasus penganiayaan ini berawal dari Kamis 12 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, saat pelaku (istri) sementara sedang memasak di dapur.

Korban (suami) yang dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi miras menghampiri pelaku dengan memaki dan menendang pelaku sehingga pelaku langsung merespon dengan memukul balik korban dengan menggunakan sebatang kayu pada kaki korban sehingga korban langsung jatuh.

Dalam seketika korban langsung berdiri kembali dan berupaya mengambil kayu yang masih menyala di tungku api untuk menyerang pelaku.

Namun pelaku langsung memukul korban pada bagian kepalanya dengan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan korban mengalami luka parah pada kepala bagian belakang serta mengeluarkan darah dari telinga dan langsung jatuh tidak sadarkan diri.

Melihat kondisi suaminya (korban) tidak sadarkan diri, pelaku panik dan ketakutan sehingga langsung mengamankan diri ke SPKT Polres Manggarai Timur, sekitar pukul 20.00 Wita dengan membawa barang bukti berupa sebatang kayu.

Menindaklanjuti pengakuan dari MS,  piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian kasus penganiayaan tersebut di Kampung Golontoung, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong dan mendapati korban tertelungkup tidak sadarkan diri di halaman rumah dengan berlumuran darah.

Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah dibagian kepala dan juga darah yang terus keluar dari lubang telinganya sehingga anggota piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung membawa korban ke RSUD Manggarai Timur di Lehong, Kecamatan Borong untuk dilakukan penanganan medis.

Setelah tiba di RSUD Borong di Lehong, kondisi korban masih tidak sadarkan diri dan langsung dilakukan upaya pertolongan dan penanganan medis oleh dokter dan tenaga medis.

Setelah dilakukan upaya penanganan dan pertolongan medis secara maksimal namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia karena mengalami luka parah pada bagian kepalanya.

Korban meninggal dunia pada pukul 23.55 Wita di UGD RSUD Manggarai Timur di Lehong.

Source : https://kupang.tribunnews.com

The post Kapolres Manggarai Timur Jelaskan Kronologi Kasus Istri Bunuh Suami di Borong first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menutup permohonan pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ( PHP Kada 2024 ).

Dilansir dari laman website resmi MK, www.mkri.id, ada 280 Sengketa Pilkada 2024 yang didaftarkan.

Rinciannya, 16 Sengketa Pilkada Gubernur, 217 Sengketa Pilkada Bupati dan 47 Sengketa Pilkada Wali Kota.

Tujuh dari 217 Sengketa Pilkada Bupati berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ), yakni Manggarai Barat, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan dan Belu.

Jika dilihat berdasarkan urutan waktu pendaftaran, permohonan Sengketa Pilkada Manggarai Barat pertama kali didaftar ke MK pada Jumat (6/12/2024) pukul 13.00 WIB.

Pemohonnya adalah Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani.

Bertindak selaku Kuasa Pemohon, yakni Mukhlish Muhammad Maududi, Ismayati dan Andi Muhammad Asrun.

MK meregister perkara ini dengan APPP Nomor: 65/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Kemudian menyusul permohonan Sengketa Pilkada Belu yang didaftarkan pada Jumat (6/12) pukul 21.13 WIB, dengan APPP Nomor: 100/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Taolin Agustinus dan Yulianus Tai Bere selaku pemohon.

Sementara Kuasa Pemohon adalah Bernard Sakarias Anin dan Jeremias LM Haekase .

Permohonan Sengketa Pilkada Sumba Barat juga didaftarkan pada Jumat (6/12) pukul 23.26 WIB, tercatat dengan APPP Nomor 124/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Pemohonnya adalah Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba.

Sebagai Kuasa Pemohon, yakni Vincent Suriadinata dkk.

Vicoas Trisula Bhaki Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae mendaftarkan permohonan Sengketa Pilkada Rote Ndao pada Jumat (6/12) pukul 23.42 WIB.

MK mencatat dengan register perkara, APPP Nomor: 111/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Birri At Tamami Effendi dan Adhitya Anugrah Nasution bertindak sebagai Kuasa Pemohon Vicoas-Bima.

Berikutnya, Sengketa Pilkada Sumba Barat Daya, didaftarkan pada Senin (9/12) pukul 19.42 WIB dengan register APPP Nomor: 179/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Pemohonnya adalah Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu Kuasa.

Selaku Kuasa Pemohon Gatut Hendrotriwidodo dan Rd Agung Fajar Apriliyanto.

Pasangan YAT Lukman Riberu dan Zakarias Paun juga menggugat hasil Pilkada Flores Timur.

Permohonan Sengketa Pilkada Flores Timur didaftar pada Selasa (10/12) pukul 14.57 WIB, teregister dengan APPP Nomor 213/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Bertindak selaku Kuasa Pemohon, Philipus Fernandes dkk.

Selain itu, hasil Pilkada Timor Tengah Selatan juga digugat ke MK.

Pasangan Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo selaku Pemohon, mendaftarkan permohonan Sengketa Pilkada TTS pada Rabu (11/12) pukul 22.55 WIB.

Terdaftar dengan nomor perkara, APPP Nmor: 273/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Denny Indrayana, Febri Diansyah dan Tareq Muhammad Aziz Elven bertindak sebagai Kuasa Pemohon.

Meski batas waktu tiga hari kerja pendaftaran permohonan PHP Kada 2024 telah berakhir, MK tak lantas menolak permohonan yang masih berdatangan. Hal ini dilakukan karena sebuah lembaga peradilan tidak boleh menolak perkara yang masuk.

“Prinsip umumnya begitu, tidak boleh menolak permohonan yang masuk. Tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Harus tetap dipertimbangkan dan diputus,” ucap Ketua MK Suhartoyo ketika ditemui rekan media pada Kamis (12/12/2024) malam.

Disinggung mengenai jumlah permohonan yang masuk (280 permohonan) lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi MK (324 permohonan), Suhartoyo mengatakan jumlah tersebut disebabkan beberapa faktor.

Salah satunya menunjukkan sikap legowo para peserta yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Lagipula, sambungnya, Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada tahun ini.

“Bisa jadi sudah legowo menerima kekalahan. Bisa jadi tidak mau memperpanjang persoalan,” ucapn Suhartoyo yang didampingi oleh Wakil Ketua Saldi Isra dan Sekjen MK Heru Setiawan.

Sementara itu, menyoal syarat formil permohonan, Suhartoyo menyampaikan untuk kasus tertentu, kejadian khusus bisa menyimpangi syarat formil. “Tapi itu case by case ya, tidak semua seperti itu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhartoyo memperkenalkan Kepala Biro Humas dan Protokol MK yang baru menjabat, yakni Pan Mohamad Faiz, kepada para wartawan.

Suhartoyo menyampaikan Juru Bicara MK adalah Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Menurutnya, Enny akan menjelaskan informasi terkait dengan teknis yudisial, seperti proses perkara, persidangan, dan lainnya.

“Tapi kalau berkaitan dengan organisasi, personil, capaian-capaian kinerja kesekjenan bisa melalui humas yang melekat dengan jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol, Mas Faiz ini,” jelas Suhartoyo.

Source : https://kupang.tribunnews.com

The post BREAKING NEWS: 7 Hasil Pilkada Bupati di NTT Digugat ke MK first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Pemerintah ibu kota Jepang, Tokyo, berencana membuat seluruh tempat penitipan anak atau day care gratis mulai September 2025.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelahiran di Jepang.

“Jepang menghadapi krisis penurunan jumlah anak, di mana kondisi ini tidak akan hilang. Tidak ada waktu luang (untuk mengatasi masalah ini),” kata Koike, seperti dikutip Channel NewsAsia.

Media Jepang melaporkan kebijakan di Tokyo ini merupakan inisiatif pertama yang dilakukan pemerintah regional di Negeri Sakura.

Jepang saat ini dilanda penurunan populasi akut. Sudah bertahun-tahun jumlah penduduk menurun dan tingkat kelahiran sangat rendah.

Laporan Kementerian Kesehatan pada 2023 menunjukkan hanya ada 727.277 kelahiran di Jepang dengan tingkat kesuburan 1,2. Untuk menjaga populasi tetap stabil, diperlukan tingkat kelahiran sebesar 2,1.

Penitipan anak umum di Jepang saat ini tersedia bagi orang tua yang bekerja. Namun, pemerintah nasional berencana memperluas aksesnya ke semua rumah tangga.

Penitipan anak nantinya akan gratis untuk anak kedua dan anak-anak berikutnya guna mengurangi beban keuangan keluarga.

Koike sebelum ini juga mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan opsi empat hari kerja dalam sepekan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di ibu kota untuk mendorong para pekerja menjadi orang tua. Rencananya, kebijakan itu akan berlaku pada April 2025.

“Kita akan menilai gaya kerja, dengan fleksibel, memastikan tak ada satu pun yang menyerah terhadap karier mereka seperti melahirkan atau mengasuh anak,” ucapnya.

Source : https://www.cnnindonesia.com

The post Tokyo Gratiskan Tempat Penitipan Anak Demi Genjot Angka Kelahiran first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Korea Utara tengah menyoroti kemarahan publik di Korea Selatan yang terus meningkat terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang “secara mengejutkan” menerapkan darurat militer secara sepihak pada 3 Desember lalu.

Media pemerintah Korut, KCNA, melaporkan pada Kamis (12/12) bahwa amarah masyarakat Korsel terhadap Yoon semakin hari semakin meningkat. Amarah itu bahkan telah merambat ke partai berkuasa, People Power Party (PPP).

“Seruan agar boneka Yoon Suk Yeol dimakzulkan semakin meningkat hari demi hari di tengah meningkatnya gejolak politik (Korea Selatan),” tulis KCNA, seperti dikutip Reuters.

“Konfrontasi antara partai berkuasa dan partai oposisi (juga) semakin mendalam,” tambah KCNA.

Ini merupakan sorotan terbaru media Korut terhadap Korsel setelah Seoul dilanda gonjang-ganjing imbas status darurat militer yang ditetapkan secara mendadak dan sepihak oleh Yoon pada 3 Desember lalu.

Korut biasanya langsung mengomentari kebijakan luar negeri dan tindakan militer Seoul jika dirasa memprovokasi mereka.

Kendati begitu, Pyongyang bungkam berhari-hari mengenai deklarasi darurat militer Yoon. Padahal, Yoon menyebut Korut sebagai alasan darurat militer perlu diterapkan, meski itu hanyalah dalih.

Pada Rabu (11/12), surat kabar pemerintah Rodong Sinmun akhirnya bersuara. Dalam artikel di halaman keenamnya, Rodong Sinmun memberitakan kekacauan di Korsel gegara status darurat militer dadakan Yoon.

“Keputusan mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol untuk mengarahkan senjata fasis dan bayonetnya kepada rakyatnya sendiri telah mengubah negara boneka Korea Selatan menjadi kekacauan,” demikian isi artikel Rodong Sinmun, seperti dikutip The New York Times.

Dalam laporan tersebut, Korut juga menyinggung soal komentar para pengamat yang menggambarkan langkah darurat militer Yoon sebagai keputusasaan sang presiden.

“Para komentator menyebut deklarasi darurat militer yang tiba-tiba oleh Yoon sebagai langkah putus asa, dengan kemungkinan bahwa karier politik Yoon Suk Yeol dapat berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan,” bunyi laporan media Korut tersebut.

Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yang Moo Jin, menilai aksi diam Korut terhadap darurat militer Korsel kemungkinan karena Korut sedang diperhatikan dunia imbas pengerahan pasukannya ke Rusia.

“Korea Utara mungkin berhati-hati tentang bagaimana hal ini dapat memengaruhi militer mereka, terutama karena banyak pasukan Korea Utara saat ini dikerahkan ke Rusia,” katanya kepada AFP.

Source : https://www.cnnindonesia.com

The post Korut Olok-olok Presiden Yoon Bikin Kacau Korsel Imbas Darurat Militer first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al Assad disebut terlibat perdagangan gelap narkoba selama berkuasa di negara itu selama 24 tahun sejak 2000.

Kabar ini mencuat usai beredar video yang menunjukkan sebuah gudang di Damaskus yang dipenuhi narkoba jenis Captagon. Kabar ini muncul tak lama usai rezimnya digulingkan milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) pada Minggu (8/12).

Gudang tersebut dilaporkan terletak di markas besar militer Suriah yang dipimpin oleh saudara Assad, Maher Al Assad. Markas ini terletak di dekat Damaskus.

Salah satu orang yang ada di rekaman video tersebut membenarkan bahwa gudang itu menjadi tempat produksi Captagon.

“Salah satu fasilitas gudang terbesar untuk produksi pil Captagon,” ujar dia, demikian dikutip CNN.

Dalam video itu juga terlihat tumpukan pil Captagon yang berceceran di lantai. Selain itu, terlihat pula alat yang diduga dipakai untuk meracik obat terlarang tersebut.

Sebelumnya, Al Arabiya juga melaporkan bahwa telah ditemukan ribuan pil Captagon di markas angkatan udara Suriah yang terletak di Mazzeh, selatan Damaskus.

Penemuan ini mendukung dugaan bahwa angkatan udara Suriah pernah terlibat dalam proses produksi dan distribusi Captagon ke sejumlah negara.

Semua penemuan ini juga akan mendukung klaim Amerika Serikat dan negara lain bahwa rezim Assad di Suriah telah terlibat aktif dalam ekspor narkoba.

Tahun lalu, Departemen Keuangan AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah orang yang punya hubungan dengan Assad atas dugaan keterlibatan perdagangan narkoba.

“Rezim Suriah dan sekutunya semakin mendukung produksi dan perdagangan captagon untuk menghasilkan mata uang keras, yang oleh beberapa pihak diperkirakan mencapai miliaran dolar,” bunyi pernyataan Departemen Keuangan AS.

Mereka yang dijatuhi sanksi adalah dua sepupu Assad dan Khalid Qaddour, rekan dekat Maher yang digambarkan sebagai “produsen obat terlarang utama dan fasilitator” produksi captagon di Suriah.

Captagon sendiri merupakan salah satu jenis narkoba yang mengandung banyak amfetamin. Banyaknya kandungan zat tersebut membuat Captagon sangat bersifat adiktif.

Captagon juga lumrah dikenal dengan sebutan ‘Kokain untuk orang miskin’. Sebab, harga Captagon terlibang lebih murah dan terjangkau dibanding jenis narkoba lainnya.

Rezim Assad di Suriah saat ini sudah berhasil ditumbangkan oleh milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada 8 Desember lalu. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya rezim Assad yang telah berkuasa selama 50 tahun.

Usia digulingkan, Assad terbang ke Moskow, Rusia, guna mencari suaka politik. Rusia saat ini juga sudah memberi suaka politik kepada Assad sebagai bentuk solidaritas hubungan di antara kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

Source : https://www.cnnindonesia.com

The post Rezim Presiden Assad yang Digulingkan Disebut Terlibat Kartel Narkoba first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membela keputusannya menerapkan darurat militer pada 3 Desember sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

“Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

Ia pun membantah telah melakukan pemberontakan dan menolak seruan untuk mengundurkan diri. Yoon bersumpah dia akan menghadapi entah itu pemakzulan atau penyelidikan kriminal yang menargetkannya.

“Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil,” ujarnya lagi.

Menurut aturan Korsel, pemberontakan adalah setiap upaya untuk menggulingkan badan-badan pemerintah yang ditetapkan Konstitusi atau membuat mereka tak berfungsi melalui penggunaan kekuatan.

Sementara itu, Yoon berdalih bahwa pengerahan tank hingga ratusan personel militer ke gedung parlemen dan tiga lembaga lainnya termasuk badan pengawas pemilu di malam darurat militer adalah demi menjaga ketertiban.

Namun, Yoon menegaskan bahwa ratusan pasukan itu segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusi menolak darurat militer beberapa jam setelahnya.

Namun, oposisi menyebut tindakan itu sebagai upaya menghalang-halangi parlemen agar tak bisa mencabut darurat militer. Sebab, Yoon menerapkan darurat militer secara sepihak tanpa konsultasi kepada parlemen hingga partainya sendiri, PPP.

Belakangan, Yoong diduga kuat menerapkan darurat militer untuk menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya, Kim Keon Hee, juga upaya pemakzulan sejumlah pejabat.

Source : https://www.cnnindonesia.com

The post Pembelaan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol soal Terapkan Darurat Militer first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman bagi sekitar 1.500 narapidana dan mengampuni 39 narapidana yang dihukum karena kejahatan non-kekerasan, Kamis (12/12).

Pejabat Gedung Putih mengatakan pemberian grasi ini menjadi yang terbesar dilakukan dalam satu hari dalam sejarah modern. Grasi ini diberikan Biden menjelang lengsernya pada Januari mendatang.

“Amerika dibangun di atas janji kemungkinan dan kesempatan kedua,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

“Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa besar untuk mengulurkan belas kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi orang Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, serta mengambil langkah untuk menghilangkan perbedaan hukuman bagi pelaku non-kekerasan, terutama mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba,” kata Biden.

Sekitar 1.500 orang yang mendapat keringanan hukuman telah ditahan di rumah selama pandemi Covid-19 dan dianggap telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka.

Sementara 39 orang yang diampuni dari kejahatan non-kekerasan dianggap telah menunjukkan catatan kontribusi yang berarti kepada negara.

“Mereka adalah individu-individu yang telah mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, menjadi pengasuh anak-anak dan anggota keluarga mereka, serta telah benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka,” kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui pengumuman tersebut kepada CNN.

“Mereka termasuk individu-individu yang menghadapi tantangan luar biasa dalam hidup dan kini benar-benar menunjukkan ketahanan dan berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” lanjutnya.

CNN belum mendapat daftar lengkap narapidana yang menerima grasi. Meski begitu, sumber CNN memberikan beberapa gambaran narapidana yang diampuni.

Mereka di antaranya veteran militer yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membantu anggota komunitasnya termasuk orang sakit dan orang tua. Kemudian seorang perawat yang dikatakan telah membantu selama bencana alam dan berada di garis depan upaya vaksinasi selama pandemi Covid-19.

Serta seorang konselor pecandu yang diakui atas dedikasinya membimbing pemuda kulit berwarna.

Belakangan, Biden didesak oleh masyarakat untuk memberikan banyak grasi sebelum purna tugas. Pemberian grasi Biden saat ini pun telah memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya dibuat oleh eks Presiden Barack Obama menjelang lengsernya pada 2017 lalu.

Kendati begitu, sejumlah pihak masih ingin Biden memberikan lebih banyak grasi dari ini. Menurut pejabat dari kelompok advokasi, keringanan hukuman yang diberikan Biden terhadap 1.500 narapidana tidak membawa mereka benar-benar pulang ke rumah.

“Orang-orang ini sudah pulang (karena menjadi tahanan rumah). Kami berharap ada lebih banyak pengurangan hukuman yang benar-benar akan membawa orang pulang dari penjara dan mempersingkat beberapa hukuman yang sangat panjang,” ucapnya.

Selama kurun waktu ini, Biden telah memberikan ampunan bagi sejumlah narapidana termasuk putranya sendiri, Hunter Biden, yang didakwa atas kepemilikan senjata api dan penggelapan pajak federal. Pemberian ampunan terhadap Hunter membuat gempar publik karena dinilai sarat konflik kepentingan.

Biden sebelumnya berjanji tak akan ikut campur dalam masalah hukum Hunter. Masyarakat pun kini mempertanyakan janji Biden dan menuntut sang Presiden memberikan lebih banyak grasi dan ampunan bagi mereka yang betul-betul telah menyesal.

Source : https://www.cnnindonesia.com

The post Jelang Lengser, Biden Obral Grasi untuk 1.500 Narapidana first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mengadakan sosialisasi bertema “Coretax dan Isu Perpajakan Terkini” di Ballroom Gedung DPD RI Provinsi NTT, Kupang 10 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 142 peserta, terdiri dari 98 peserta secara langsung dan 44 peserta daring. Para peserta merupakan pengusaha yang tergabung dalam Kadin NTT.  Turut hadir pembicara dalam kegiatan ini Rimedi Tarigan, Kepala KPP Pratama Kupang, dan Bobby Liyanto, Ketua Umum KADIN NTT serta Ferry Vincentius, Komtap Perpajakan Kadin NTT sebagai moderator.

Acara sosialisasi perpajakan ini diawali dengan sambutan dari Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Liyanto. Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dengan baik antara Kadin NTT dan KPP Pratama Kupang. “Kami sampaikan terima kasih kepada KPP Pratama Kupang yang terus menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan Kadin NTT. Pada acara hari ini KPP Pratama akan memberikan sosialisasi terkait coretax, penyesuaian tarif PPN, pajak bagi UMKM dan informasi perpajakan lainnya yang sangat berguna untuk kami para pelaku dunia usaha,” kata Bobby.

Sambutan berikutnya diberikan oleh Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan. Rimedi mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kupang serta Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara atas kontribusi mereka terhadap penerimaan negara melalui pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rimedi juga memperkenalkan Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. “Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, edukasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak yang diharapkan ketika resmi digunakan nanti, mampu memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada Wajib Pajak,” tutur Rimedi.

Rimedi juga membahas langkah-langkah KPP Pratama Kupang dalam memberdayakan UMKM serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara. “Penyesuaian tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tentunya kebijakan ini telah didahului dengan berbagai upaya dalam rangka penguatan daya beli masyarakat serta tetap memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok serta berbagai jasa layanan dasar (kesehatan, keuangan, asuransi, pendidikan dll). Pemerintah juga telah mendengar aspirasi masyarakat dan dunia usaha akhir-akhir ini dan kita nantikan saja bagaimana peraturan detail mengenai penyesuaian tarif PPN ini dalam beberapa waktu ke depan,” tambah Rimedi.

Selanjutnya, materi utama disampaikan oleh Joshua, Penyuluh Pajak KPP Pratama Kupang, dengan moderasi oleh Ferry Vincentius, Komite Tetap Perpajakan Kadin NTT. Dalam pemaparannya, Joshua menjelaskan Aplikasi Coretax serta pengaturan-pengaturannya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. “Coretax menjadi solusi simplifikasi layanan bagi Wajib Pajak. Apabila sebelumnya Wajib Pajak menggunakan beberapa jenis aplikasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya maka dengan adanya coretax maka proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga keperluan perpajakan lain seperti pengajuan permohonan pemindahbukuan, pengukuhan PKP dan permohonan lainnya dapat berada dalam satu sistem yang terintegrasi,” jelas Joshua.

Joshua juga mengajak peserta untuk mencoba langsung simulasi penggunaan Coretax melalui pendaftaran di laman djponline.pajak.go.id. Peserta yang mendaftar akan menerima username dan password melalui email untuk mengakses simulator Coretax. Di akhir materinya, Joshua menekankan bahwa KPP Pratama Kupang terus mengadakan edukasi terkait Coretax melalui sosialisasi yang diadakan setiap Selasa dan Kamis hingga akhir Desember 2024. Peserta yang ingin mengikutinya dapat mendaftar melalui laman http://bit.ly/DaftarEduKPP922.

The post KADIN NTT dan KPP Pratama Kupang Gelar Sosialisasi Coretax dan Isu Perpajakan Terkini first appeared on Suara Kupang FM.

Suara Kupang – Kantor Kejaksaan Negeri Belu telah melakukan pemusnahan barang bukti Ke-II yang telah berkuatan hukum tetap (Inkracht) pada Kejaksaan Negeri Belu Tahun 2024, Selasa 10 November 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Belu Hendry Marulitua S.H., M.H dalam keterangan persnya menjelaskan pemusnahan barang bukti ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Wewenang dari Kejaksaan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Jo UU 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI.

“Tujuan dari pemusnahan barang bukti ini agar para Jaksa sesuai kewenangannya telah melaksanakan putusan secara tuntas, sehingga diharapkan tidak ada lagi tunggakan penyelesaian perkara pada tahun ini, disamping itu juga mengurangi tumpukan barang bukti dalam gudang barang bukti dan mengantisipasi agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti yang rawan,” jelasnya.

Ia menyampaikan barang bukti yang telah dimusnahkan berjumlah 269 item dari 19 perkara tindak pidana umum dan 1 perkara tindak pidana khusus yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap/inkracht yang terdiri dari handphone, senjata tajam, pakaian, batu, kayu, dan lain-lain.

“Pemusnahan Barang Bukti dilakukan dengan cara di gerinda, dibakar, dan dihancurkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali,” tuturnya.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Dandim 1605/Belu, Ketua Pengadilan Negeri Atambua, para kepala Seksi di Kejaksaan Belu, Kasat Reskrim Polres Belu, Kanit PPA Polres Malaka, Perwakilan Bea Cukai Atambua dan Kepala BPOM Belu serta tamu undangan lainnya.

Source : https://kupang.tribunnews.com

The post Kejaksaan Negeri Belu Musnahkan Barang Bukti dari 19 Perkara Inkracht first appeared on Suara Kupang FM.