Suara Kupang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mulai menyerahkan kunci rumah subsidi bagi bidan, perawat dan tenaga kesehatan di Indonesia.
Penyerahan kunci rumah dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Juga serentak di sejumlah daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, Pontianak.
“Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan,” kata Maruarar Sirait alias Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).
Ara berharap, adanya rumah bersubsidi ini dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ara menerangkan, saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi. Terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.
Ia juga menceritakan bahwa Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi, mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.
“Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat,” bebernya.
Menurut dia, pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.
“Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan,” kata Ara.
“Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat dan bidan tercapai kami akan undang Presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terimakasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kssehatan, bidan dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah kini membuka akses rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor non formal.
Mulai dari pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso, tukang ojek, hingga petani dan nelayan bisa memperoleh rumah bersubsidi meski tidak memiliki slip gaji.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa alokasi khusus ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat non fixed income.
“Sekarang pekerja non formal juga bisa punya rumah,” ujarnya dikutip dari ANTARA, Jumat (25/4/2025).
BP Tapera menargetkan penyaluran 25 ribu unit rumah subsidi untuk sektor non formal di tahun 2025. Hingga 24 April 2025, sebanyak 10.966 unit rumah atau sekitar 44 persen dari target telah berhasil disalurkan.
Minimal 10 persen dari total kuota FLPP secara nasional memang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Sumber : https://www.liputan6.com/