SuaraKupang – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Panduan ini diharapkan panduan menjadi acuan dalam membangun dan mengelola kawasan konservasi di Indonesia.
Panduan yang disusun bersama Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi ini diluncurkan di Jakarta, Kamis (24/4).
Kehadiran panduan ini menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target global, yakni melindungi 30 persen dari perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada 2045.
Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan Firdaus Agung menekankan bahwa kebijakan perluasan bukan semata-mata hanya urusan ekologi, tetapi mencakup isu yang lebih besar.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com