Suara Kupang – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan duit negara akan terkuras Rp3,2 triliun untuk insentif baru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor properti.
Ia merinci Rp2 triliun dihabiskan untuk penggratisan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Rinciannya, Rp300 miliar pada November 2023-Desember 2023 dan Rp1,7 triliun untuk bebas PPn 50 persen di 2024.
Lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,2 triliun disedot untuk penggratisan biaya administrasi Rp4 juta bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selanjutnya ia mengatakan bahwa PPn DTP untuk sektor properti diberikan demi menghabiskan stok rumah yang ada. Ia menegaskan siapa saja berhak ikut program ini, asalkan harga rumahnya sesuai ketentuan.
Ia berharap hadirnya insentif ini bisa meningkatkan sektor properti tanah air. Menurutnya, jika permintaan naik tentu akan direspons oleh para pengembang.
Namun, ia menepis ada potensi kehilangan pendapatan dari penerimaan pajak. Ani menjelaskan bahwa PPn tetap dikantongi negara, tapi bukan dibayarkan oleh rakyat.
Pemerintah berharap upaya ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.
Lalu, sektor properti juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan 31,9 persen.
Source: CNNIndonesia