Kupang –SFM- News– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat serius dalam menangani masalah peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek. Keseriusan ini nampak dalam dokumen perencanaan pembangunan bahkan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi NTT. “Untuk itu dalam kebijakan RPJMD telah ditetapkan penanganan stunting sebagai quick win dan menjadi isu sentral penanganan lintas sektor, sub sektor oleh seluruh elemen pembangunan di daerah,” Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli mengatakan,pemerintah Provinsi NTT sangat menyadari bahwa masalah malnutrisi dalam seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) di NTT ini sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak di NTT. Karena itu, masalah malnutrisi yang dapat ditanggulangi dengan praktek pemberian makan bagi bayi baduta berbasis masyarakat sampai tingkat rumah tangga memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh komponen pemerintah, non pemerintah, dan terutama masyarakat.
Di titik inilah kata Lecky Koli, pentingnya digelar kegiatan Semiloka Konvergensi Program Pengananan Stunting melalui Pelibatan Stakeholder Pusat dan Daerah di Provinsi NTT yang digelar di Swissbellin Hotel Kupang, 4-5 Desember 2019. “Ada upaya yang nyata dalam penanganan stunting dengan 5 (lima) pilar kovergensi, yaitu : Komitmen pimpinan; Kampanye Nasional; Kovergensi, koordianasi dan konsolidasi; Kebijakan Ketahanan Pangan; dan Pemantauan serta evaluasi,” tandasnya.
Menurut dia, ada delapan aksi konvergensi yakni Analsis Situasi; Penyusunan Rencana Kegiatan; Rembuk Stunting; Peraturan Bupati tentang Peran Desa; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); Sistem Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; serta Review Kinerja Tahunan). Penilaian kinerja dilakukan untuk memperoleh informasi : (1) Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten; (2) Pembelajaran antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi; dan (3) Perbandingan kinerja Kabupaten dalam wilayah Provinsi.(ABB)
