SKFM-News– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lidya Kurniawati menilai, konsep pengelolaan anggaran Taman Nasional (TN) Komodo sebaiknya dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU), agar mereka dapat lebih fleksibel dalam manajemen penerimaan dan belanja sesuai dengan konsep bisnis.
Selama ini, pengelolaan anggaran TN Komodo dilakukan dengan konsep Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Artinya, penerimaan TN Komodo yang bersumber dari tiket pengunjung maupun penyewaan fasilitas wisata seperti snorkeling harus disetor ke pemerintah pusat secara langsung. Kemudian, dari pusat baru diturunkan dalam bentuk alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Lidya menjelaskan, konsep PNBP membuat pengelolaan anggaran untuk TN Komodo menjadi sangat terbatas. Sebab, mereka harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terlebih dahulu untuk diturunkan. Alokasinya pun harus di-break down terlebih dahulu. “Itu akan lama (prosesnya). Jadi, saran kami memang harus ke konsep BLU, jadi otomatis mereka dapat fleksibel menggunakan tiap penerimaan,” ucapnya dalam acara media gathering di Labuan Bajo, NTT, Jumat (15/11).
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) Shana Fatina Sukarsono mengatakan, pihaknya juga sudah mengusahakan konsep BLU sejak dua tahun lalu. Hanya saja, usulan tersebut masih belum dapat direalisasikan mengingat belum ada momentum yang tepat.(EK)
