Kupang- SKFM-News– Gubernur NTT Victor Bungtiku Laiskodat memastikan, sebelum dirinya turun dari jabatan sebagai Gubernur NTT tahun 2023 seluruh persoalan berkaitan dengan infrastruktur jalan provinsi yang ada di Nusa Tenggara Timur akan terselesaikan. Demikian yang di katakan Gubernur Laiskodat saat bertatap muka dengan masyarakat yang ada di desa Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten TTS, jumat (20/09).
“Tempat ini sangat indah dan kaya, panorama alam yang luar biasa indah, kualitas tanah yang sangat mendukung untuk menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas baik, tetapi akses jalan yang menurut saya sulit untuk dijangkau ini pasti akan mempengaruhi semua aspek yang ditawarkan ditempat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya pastikan bahwa jalan ini akan selesai dikerjakan dengan kualitas yang baik. Dan khusus mengenai jalan, saya minta agar masyarakat mau merelakan sebagian tanahnya untuk dipakai dalam pekerjaan jalan nantinya, karena sebagai gubernur saya pastikan lebar jalan yang sekian lama hanya 4 atau 5 meter, akan di buat menjadi 11 meter,” sambung Gubernur.
Gubernur juga menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat di Desa Nenas berkaitan dengan mahalnya ongkos transport dalam mensuplai hasil komoditi ke pasar – pasar.
“Dalam waktu dekat tidak akan ada lagi persoalan ini, karena semua hasil komoditi dari rakyat, ketika tidak terjual habis di lokasi, maka pemerintah akan bertindak menjadi market dan terjun langsung ke masyarakat untuk membelinya. Kami sementara merancang sebuah aplikasi namanya Ladang Rakyat. Dalam aplikasi ini pihak pemerintah melalui PT Flobamor akan mengetahui secara pasti desa mana lagi panen apa, jumlahnya berapa, sehingga bisa langsung turun ke desa dan membelinya secara cash,” ungkap orang nomor satu di NTT.
Dalam tatap muka yang dihadiri pula oleh Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan ini, Gubernur VBL juga menyinggung soal alat berat yang sekian lama dijadikan sebagai salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya tidak setuju kalau alat berat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Tambahnya.
Nenurut Laiskodat,masyarakat NTT sudah miskin,karena itu tidak mungkin harus pungut uang sewa alat berat kepada masyarakat.Laiskodat menginginkan, sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat, maka tidak boleh lagi ada pungutan. Harus gratis.(AB)
